Perpres BPIH 2011 Segera Terbit

Jakarta (Pinmas)--Pemerintah terus mengupayakan agar peraturan presiden (perpres) tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 1432H/2011 segera terbit. Dengan demikian calon jemaah haji memiliki waktu yang cukup untuk melunasi ongkos haji tahun ini.

"Mudah-mudahan besok, bisa disampaikan di rapat kabinet terbatas kepada Presiden," ujar Menteri Agama Suryadharma Ali usai berbuka puasa bersama wartawan koordinatoriat Kemenag di Rumah Dinas Menag, Komplek Widya Chandra, Jakarta, Rabu (10/8) malam.

Tampak hadir Sekjen Kemenag Bahrul Hayat, Irjen Kemenag Suparta, Kabalitbang dan Diklat Abdul Jamil, Dirjen Bimas Buddha Budi Setiawan, Dirjen Bimas Hindu Yudha Triguna, Kepala Pinmas Kemenag Zubaidi, Sekretaris Ditjen Bimas Islam Abdul Karim dan Kabid Humas Zainuddin Daulay.


Menag mengungkapkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menggelar rapat kabinet terbatas mengenai penetapan di kantor Kepresidenan, Jakarta. Kamis (11/8). Presiden akan menerima laporan Menteri Agama Suryadharma Ali tentang persetujuan BPIH 2011 oleh DPR.

Menurut Menag, hasil penetapan BPIH dengan DPR lalu dibawa ke Presiden SBY dalam rangka menerbitkan perpres. Seperti diketahui, pemerintah dengan DPR menyepakati BPIH 2011 ditetapkan rata-rata sebesar Rp 30.771.900. Dibandingkan tahun 2010, biaya tersebut turun sebesar RP 308.700, dengan asumsi nilai tukar dolar ke rupiah sebesar Rp 8.700. Sekalipun jika dihitung dengan dolar mengalami kenaikan yaitu 3.537 USD. Naik sebesar 196 dolar AS dari tahun sebelumnya yaitu 3.342 dolar AS.

Ada pun rincian besaran BPIH 1432/2011 untuk setiap embarkasi sebagai berikut yaitu embarkasi Aceh sebesar 3.285 dolar AS, embarkasi Medan (3.377 dolar AS), Batam (3.460 dolar AS), Padang (3.369 dolar AS), Palembang (3.417 dolar AS), Jakarta (3.589 dolar AS), Solo (3.549 dolar AS), Surabaya (3.612 dolar AS), Banjarmasin (3.720 dolar AS), Balikpapan (3.736 dolar AS), dan Makassar (3.795 dolar AS).

Menag juga berharap pemerintah Arab Saudi dalam waktu dekat memberi tambahan kuota, dengan demikian waiting list (daftar tunggu) calon haji Indonesia dapat berkurang. Sebab, jumlah waiting list saat ini mencapai 1,4 juta jiwa. "Saya optimis kuota haji tahun ini sebanyak 211.000 terserap habis. Bahkan kalau sekarang ditambah jadi 250 ribu akan habis," ujarnya.

Dalam kesempatan itu Menag juga mengingatkan media bahwa Kementerian Agama bukan hanya mengurusi masalah haji, tapi juga pendidikan dan kerukunan umat beragama. "Di bagian Litbang juga perlu dipublikasikan, karena banyak hasil penelitian yang perlu diketahui publik. Tapi haji memang masalah paling sexy," kata Suryadharma. (ks)